Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta dinilai banyak memiliki pos anggaran yang tidak efisien, dan tidak masuk akal. Anggaran perjamuan tamu Gubernur dan Wakil Gubernur saja mencapai Rp 5,4 miliar. Ajaib.
Berikut beberapa catatan yang diberikan Indonesia Corruption Watch selain soal jamuan tamu gubernur dan wakil gubernur. Selengkapnya baca Koran Tempo.
1. Sekretaris Daerah | Penunjang Kelancaran Tugas Umum Pemerintahan | Rp 15,9 miliar
2. Satpol PP | Pengadaan Pakaian Dinas | Rp 18 miliar
3. Dinas Dukcapil | Pengadaan Cetakan Khusus | Rp 11, 2 miliar
4. Dinas Damkar dan Penanggulangan Bencana | Pakaian dinas | Rp 8 miliar
5. Dinas Damkar dan Penanggulangan Bencana | Pengadaan Alat Musik Dinas Damkar | Rp 1,1 miliar
6. Dinas Pelayanan Pajak | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Layanan | Rp 7,5 miliar
7. Dinas Pekerjaan Umum | Pemeliharaan Flyover | Rp 25 miliar
8. Dinas Perhubungan | Pengadaan Armada Bus Busway | Rp 330 miliar
9. Dinas Kebersihan | Pengelolaan Sampah Bantar Gebang | Rp 243 miliar
10. Dinas Kesehatan | Lanjutan Pembangunan Fisik RS Jakarta Selatan | Rp 268 miliar
11. Dinas Olahraga | Pembangunan Stadion Taman BMW | Rp 300 miliar
12. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda | Penataan Ruang Gedung DPRD Lama | Rp 60 miliar
13. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Turnamen Golf Internasional | Rp 13 miliar
14. Dinas Kominfo dan Kehumasan | Penyambungan Serat Optik DKI, Dinas, dan Kelurahan, serta Kelurahan-Puskesmas-RSUD | Rp 293 miliar
15. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah | Pembangunan Gedung Perpustakaan Cikini | Rp 45 miliar
16. Dinas Perindustrian dan Energi | Peningkatan Kualitas Lampu di Bawah Tol Cawang - Priok dan Protokol Lingkar Dalam | Rp 93 miliar
17. UP Jamkesda | Jamkes PNS Provinsi | Rp 100 miliar
18. Seluruh Pos Anggaran Telepon, Air, Listrik, dan Internet di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan jajarannya | ratusan miliar rupiah
0 komentar:
Posting Komentar